Freddy Numberi: Yang Menghambat Silakan Menyingkir!
11.01.2010

 Freedy Numberi menyatakan, banyak PP yang menjadi program 100 hari Dephub telah rampung. Untuk memberantas mafia, Menhub melakukan evaluasi menyeluruh pada orang-orang di urat nadi pengambilan keputusan

 

 Kurang dari sepekan setelah dilantik sebagai Menteri Perhubungan (Menhub), Freddy Numberi membuat gebrakan. Antara lain, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat-tempat pelayanan publik, stasiun kereta api, pelabuhan, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta.

 Tidak sekedar sidak, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga tidak sungkan memberi teguran keras kepada pejabat BUMN di bidang layanan publik yang dinilai tidak berkompeten. Bahkan, setelah berkoordinasi dengan Menteri BUMN selaku pimpinan BUMN, Freddy pun menggeser pejabat BUMN yang dianggap lalai.”Jika ada waktu, saya akan terus melakukan sidak,” kata Freddy.
 
Kejutan yang ditujukkan Freddy Numberi tidak berhenti di situ. Pejabat di lingkungan Departemen Perhubungan (Dephub) pun dibuat kaget sewaktu Freddy membuka Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Koordinasi KPA (Kuasa Pemegang Anggaran), 7-10 Desember lalu. Di luar kebiasaan, Freddy mendadak melakukan absen kepada peserta.
 
“Ada direksi Pelindo I?” katanya. Yang dipanggil tidak menyahut. Freddy mengulangi panggilannya, “Mana direksi Pelindo I?” Lagi-lagi tidak ada sahutan. Freddy pun melanjutkan dengan menanyakan kehadiran direksi Pelindo II. Sayang, mereka juga tidak hadir. Dengan mimik agak kesal, Freddy lantas melanjutkan kegiatan “mengabsen” bawahannya yang diundang secara khusus untuk acara yang demikian penting itu.
 
Kekecewaan Freddy atas ketidakhadiran sejumlah pejabat BUMN binaan itu terobati setelah nama pejabat Angkasa Pura dan DAMRI yang dia panggil menyatakan hadir. “Raker ini sangat penting, selain sebagai wadah silaturahmi, juga menjadi ajang bertukar pikiran untuk menghasilkan keputusan strategis bagi penyelenggaraan perhubungan di negeri ini, baik di tataran kebijakan maupun operasional,” kata Menhub, sebagaimana ditirukan seorang peserta.
 
Masalah disiplin dan keterbukaan informasi, kata Freddy kepada Gatra, merupakan hal utama yang menjadi perhatiannya di Dephub. Terlebih dengan akan diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik. “Sebagai lembaga yang mempunyai tugas pelayanan jasa yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat, kita harus siap menghadapi hal itu,” ujarnya.
 
Freddy menegaskan perlunya jajaran Dephub memiliki standar pelayanan publik sebagai tolak ukur penilaian kualitas pelayanan.”Sehingga, selain bisa untuk meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi, juga dapat membantu pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat Indonesia,” katanya.
 
Untuk mengetahui lebih jauh soal kesiapan pelayanan publik dan program 100 hari Dephub, wartawan Gatra Dwitri Waluyo menemui Freddy Numberi. Berikut petikan percakapan yang berlangsung santai di ruang kerja Menhub, Rabu pekan lalu:
 
Pada awal masuk Dephub, Anda langsung membuat sejumlah gebrakan, melakukan sidak. Adakah hasilnya?
Saya merasa, memang ada perubahan. Itu memberikan efek jera. Banyak yang harus kita lakukan. Seperti saya datang ke airport malam-malam pukul satu itu. Saya menemukan banyak kekurangan. Kalau mau bersaing dengan luar negeri, kita tidak boleh bekerja biasa-biasa saja. Kita harus waspada 24 jam dalam menjaga sistem. Masalahnya, Indonesia miskin manusia yang berkomitmen untuk membangun negeri.
 
Perubahan seperti apa yang Anda rasakan?
Saya sudah tegaskan ke seluruh jajaran Dephub, untuk bisa maju, kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Kita harus bekerja luar biasa. Saya juga tegaskan, mereka yang menghambat saya persilahkan dengan hormat untuk menyingkir.
 
Apa sebenarnya yang Anda rasakan kurang pada jajaran Dephub?
Di Dephub ini, saya merasakan masih kurang keterbukaan. Keterbukaan informasi, belum transparan. Masih ada pengaruh kepentingan.
 
Banyak pihak berpendapat, Dephub ini sarang mafia.Menurut Anda?
Dari penglihatan saya, memang banyak kepentingan di sini. Saya mendapat banyak keluhan dari para pengusaha yang ujung-ujungnya terkait dengan uang. Karena itu, saya minta dilakukan evaluasi di pos-pos strategis. Misalnya pos perizinan. Kalau kiranya pejabat di situ imannya kurang bagus, mereka mudah tergoda dan ujungnya korupsi. Ya, mesti diganti.
 
Kalau swastanya yang nakal?
Ya kita harus fair. Mana yang nakal, itu yang harus ditindak. Menurut saya, swasta itu harus dibantu. Sebab, kalau besar, mereka akan memberikan kontribusi bagi negara ini berupa pajak. Mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi, swasta itu jangan diperas. Siklus antara swasta dan Dephub harus dijaga. Jangan sampai kita menjadi penghambat.
 
Contoh pada era globalisasi: parkir pesawat di Singapura gratis, kenapa di Indonesia bayar? Akhirnya orang pada parkir disana. Dephub harus berani membuat terobosan baru, sehingga orang berpaling ke Indonesia. Mungkin dalam jangka pendek, income akan berkurang, tapi dalam jangka panjang akan mendorong orang untuk masuk ke Indonesia.
 
Tadi Anda menyebut banyak kepentingan di Dephub, maksudnya apa?
Ya, dari orang-orang yang bertanggung jawab besar dan pengambil keputusan, misalnya bagian perizinan, baik udara maupun laut dan kereta. Kalau imannya kurang kuat dan terlibat dalam mencari kepentingan untuk diri sendiri, ini akan membuat rusak sistem yang ada. Kalau ada yang terkait dengan direkturnya, kami evaluasi.
 
Sampai di mana hasil evaluasinya?
Sekarang masih dalam evaluasi. Kami melakukan evaluasi secara menyeluruh pada orang-orang yang merupakan urat nadi, para pengambil keputusan, harus bersih. Tidak boleh sembarang orang memasuki sistem itu.
 
Menyangkut program 100 hari Dephub?
Saya bersyukur, sudah banyak peraturan pemerintah (PP) yang rampung. Hanya soal coast guard masih jadi masalah, sampai sekarang belum selesai.
 
Apakah PP itu termasuk soal kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta?
Saya kira, iya. Soal kereta api ini memang menjadi perhatian serius dan ini butuh kerja sama semua pihak. Sebetulnya tidak hanya di kereta api, kita butuh meningkatkan pelayanan di semua moda transportasi.
 
Kami mendapat kabar bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi pesan khusus soal kereta api. Presiden berharap, tidak ada lagi penimpang kereta di atas gerbong?
Betul. Ini butuh perhatian serius. Masalah ini terkait dengan pihak lain, dengan PLN, misalnya, untuk menyediakan daya yang dibutuhkan. Tidak akan ada artinya kita tingkatkan pelayanan dan kita tambah gerbong kereta api kalau daya listriknya tidak cukup. Kalau gardu ada, kereta akan jalan. Kalau pasokan listrik ada, harga tidak jadi masalah.
 
Soal penumpang di atas gerbong?
Polisi harus berkomunikasi dengan baik. Penumpang naik di atas gerbong karena keterbatasan gerbong. Maka, gerbong yang tersedia harus memadai. Soal risiko ada yang tidka mau bayar tiket, lama-lama mereka juga akan sadar dan membayar tiket kalau ada komunikasi.
 
Adakah prioritas untuk peningkatan moda transportasi?
Fokusnya di Jawa. Moda yang paling efisien adalah kereta. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kemacetan karena tidak mungkin lagi menambah jalan.
 
Tapi, itu butuh investasi besar?
Betul. Kalau kita tidak mampu, ya, akan diberikan kepada pihak swasta. Melihat jumlah penumpang yang demikian banyak, tidaklah mungkin kereta itu rugi. Kalau sekarang kereta masih bermasalah, ya, itulah yang harus kita perbaiki. Kita tingkatkan komunikasi agar semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.
 
Bagaimana kesiapan Dephub menghadapi liburan Natal dan Tahun Baru 2010?
Untuk ini, kami mulai tanggal 21 sudah siaga. Kami sediakan posko-posko pemantauan yang bekerja 24 jam penuh untuk memonitor terminal bus, pelabuhan, maupun stasiun kereta api. Saya sendiri akan ada di pos-pos itu.
 
 
Sumber: Majalah GATRA, No.07 Tahun XVI, hal:88-89