'Kami siap memodernisasi industri penyeberangan'
27.05.2009

Bambang SoerjantoJAKARTA, Bisnis Indonesia - Setahun sudah perjalanan transformasi bisnis PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sejak Bambang Soerjanto diangkat sebagai direktur utama. Rintangannya tidak sedikit, misalnya desakan agar peran regulator dan operator pelabuhan penyeberangan dipisahkan. Berikut wawancara Bisnis dengan Bambang Soerjanto belum lama ini.
 
Apa persoalan utama ketika Anda masuk Indonesia Ferry?
 
Selain persoalan manajemen, masalah yang saya hadapi antara lain rendahnya pangsa pasar usaha atau operasi di lintasan komersial, kurang dari 20%, dan berada di peringkat kelima di tujuh lintasan utama dalam bisnis feri di Indonesia. Masalah lain menyangkut kebocoran pendapatan akibat praktik kurang terpuji oleh oknum di Indonesia Ferry, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 30% pendapatan per tahun.
 
 
Bagaimana rencana modernisasi industri feri nasional?
 
Bersama dengan Departemen Perhubungan dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia Ferry siap berada di garda terdepan guna memodernisasi industri feri nasional, baik di sisi pelabuhan maupun angkutan penyeberangan. Di sisi angkutan penyeberangan, peningkatan efisiensi dan standar mutu layanan menjadi menu wajib yang harus segera dipenuhi, termasuk peningkatan kedisiplinan jadwal kapal dan peningkatan mutu keselamatan kapal sesuai dengan standar ISM Code.
 
Selain itu, perlu segera dipikirkan bagaimana meremajakan kapal-kapal feri yang usianya sudah lanjut, walaupun usia lanjut bukan berarti tidak laik laut, sepanjang dilakukan perawatan berkala secara baik dan memenuhi standar keselamatan yang diizinkan.
 
Di sisi pelabuhan penyeberangan, yang merupakan objek vital negara, pembenahan menyeluruh terhadap fisik dan sistem operasional pelabuhan terus dilakukan, di antaranya pembangunan gerbang tol modern, sterilisasi daerah pelabuhan sesuai ISPS Code, peningkatan SDM operator pelabuhan yang profesional, peningkatan kebersihan dan keamanan, serta sarana penunjang lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan pengguna jasa.
 
Pembenahan sudah dimulai dari Pelabuhan Merak pada 2008, yang kini sudah kinclong, bersih, tertib, hampir tidak ada lagi pungli dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 
Hal ini segera disusul 17 pelabuhan lain pada tahun ini, di antaranya Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Padang Bai, Lembar, Kayangan, Pototano, Sape, Labuan Bajo, Kupang, Ambon, dan Balikpapan. Memang butuh waktu untuk membangun sistem yang kuat dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat.
 
 
Sejauh mana peran teknologi dalam modernisasi itu?
 
Salah satu komponen kunci modernisasi industri feri adalah penggunaan instrumen kendali berbasis teknologi informasi.
 
Penggunaan tiket elektronik sejak Oktober 2008 di Merak segera disusul di pelabuhan lainnya, penyediaan jadwal kapal secara real time yang terintegrasi dengan sistem manajemen operasional kapal penyeberangan, penggunaan count-down timer di tiap dermaga, penggunaan CCTV di kapal dan pelabuhan yang terhubung langsung ke command center 24 jam, dan pemantauan posisi kapal menggunakan ship tracking system, merupakan beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan.
 
Yang jelas, pencatatan pendapatan akan lebih akurat dan dapat diakses secara real time dari mana pun dengan memakai virtual private network dan sangat transparan bagi seluruh operator penyeberangan terkait.
 
Selain itu, kombinasi penggunaan sistem tiket elektronik dan penggunaan CCTV akan menghilangkan penyelewengan yang selama ini terjadi, di antaranya tiket muter, pindah golongan kendaraan, dan pungutan lain yang tidak perlu.
 
 
Siapa saja yang diuntungkan dengan penerapan sistem ini?
 
Semua operator penyeberangan akan diuntungkan dengan sistem canggih ini, tidak hanya Indonesia Ferry. Mereka dapat mengetahui berapa pendapatan mereka setiap saat, tanpa takut dikorupsi. Kami menerapkan equal treatment kepada semua operator penyeberangan. Dengan begini, kita bisa buka-bukaan. Pengelolaan pelabuhan yang profesional ya... harus transparan begini.
 
 
Apakah sistem ini berpengaruh kuat terhadap kinerja keuangan?
 
Tujuan utama transformasi bisnis adalah bagaimana memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa penyeberangan dengan tingkat keselamatan yang tertinggi. Jadi prosesnya dapat dimulai dari pembenahan aspek keselamatan sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa feri.
 
Semakin tinggi kepercayaan, secara otomatis semakin banyak masyarakat yang berminat menggunakan jasa penyeberangan. Apalagi bila seluruh penyedia jasa penyeberangan memiliki semangat yang sama dalam memberikan standar pelayanan prima. Konsekuensi logis selanjutnya tanpa disadari adalah meningkatnya pendapatan dan kinerja keuangan seluruh penyedia jasa penyeberangan.
 
 
Apa dampaknya bila modernisasi industri feri ini dihentikan di tengah jalan dengan mengacu kepada UU No. 17/2008 tentang Pelayaran. Maksudnya, fungsi operator dan regulator pelabuhan penyeberangan dipisahkan?
 
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diingat kembali peran ganda pemerintah dalam industri feri, yaitu sebagai regulator industri feri dan pemilik badan usaha [BUMN/BUMD]. Sebagai regulator industri feri, pemerintah harus menjamin terselenggaranya angkutan feri dengan jadwal yang pasti, tingkat keselamatan yang tinggi, dan tarif yang sesuai dengan daya beli masyarakat.
 
Sebagai pemilik badan usaha, pemerintah harus memberikan pasokan jasa angkutan feri melalui badan usahanya atau melalui instansi pemerintah secara langsung. Hal ini sangat jelas terlihat di lintasan feri keperintisan. Jika tidak ada operator swasta yang mau dan mampu memberikan pasokan jasa angkutan feri, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan, pemerintah sebagai pemilik badan usaha wajib menugaskan perusahaan miliknya tersebut untuk menyediakan jasa angkutan feri yang diperlukan.
 
Untuk pelabuhan penyeberangan yang merupakan aset negara yang strategis dan memiliki fungsi ekonomi publik, peran ganda BUMN sebagai regulator dan operator penyeberangan sebetulnya tidak masalah, sepanjang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa benturan kepentingan.
Namun, bila diperlukan dan diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait, tentunya Indonesia Ferry akan mendukung pemisahan fungsi regulator dan fungsi operator pelabuhan penyeberangan tersebut.
 
Yang jelas kepentingan masyarakat pengguna jasa penyeberangan feri harus dilindungi dan didahulukan di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Harus dipastikan bahwa pelabuhan penyeberangan, terutama yang rawan terhadap jalur pergerakan narkoba dan terorisme, tidak kembali menjadi kotor, tidak nyaman dan tidak aman, pungli tidak kembali merajalela serta pelayanan untuk pengguna jasa tidak asal-asalan seperti dulu.Bila transformasi bisnis ini diputus di tengah jalan, niscaya upaya pelayanan prima dengan tingkat keselamatan yang tertinggi ini tinggal menjadi impian belaka dan kondisinya akan kembali ke titik nol.
 
Pewawancara: Hery Lazuardi