Menhub: Aturan izin penyeberangan tak direvisi
23.02.2009

JAKARTA, Bisnis Indonesia - Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan tidak akan merevisi KM No. 58/2007 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau karena sudah sesuai dengan tatanan transportasi wilayah.
"Peraturan tersebut [KM 58/ 2007] sudah sesuai dengan skema dari tatanan transportasi wilayah yang mengatur mengenai sistem pencatatan perizinan," ujarnya, pekan lalu.
Dia menyatakan hal itu menanggapi usulan dari Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) yang meminta agar KM 58/2007 direvisi.
KM 58/2007 merupakan perubahan atas KM No. 73/2004 yang sebelumnya menyebutkan pemilik kapal cukup memperpanjang izin pelayaran di tiap-tiap kabupaten.
Menhub memaparkan apabila diperlukan, Departemen Perhubungan akan menyediakan layanan satu atap di pelabuhan-pelabuhan kabupaten yang letaknya cukup jauh dari ibu kota provinsi.
Sebelumnya, Gapasdap menilai peraturan baru itu semakin memberatkan pemilik kapal, terutama yang berdomisili di daerah yang mempunyai geografi dan topografi unik, seperti Kalimantan Barat.
Namun, Menhub menjelaskan dalam skema itu perizinan transportasi untuk rute lintas kabupaten diarahkan kepada gubernur, sedangkan lintas provinsi harus melalui pemerintah pusat.
"Dengan skema tatanan transportasi wilayah, daerah semakin dipercaya dalam menyelenggarakan otonomi masing-masing," tutur Jusman.

Tidak efektif


Ketua Umum DPP Gapasdap Syarifuddin Malarangan mengatakan setelah 1 tahun KM No. 58/2007 dijalankan, asosiasi menerima laporan dari DPC Gapasdap Pontianak mengenai tidak efektifnya peraturan baru tersebut.
"Permen yang lama sudah berjalan cukup baik, kami tidak tahu mengapa diganti. Perubahan ini menyebabkan sejumlah pemilik di Kalimantan Barat, terutama Pontianak harus menempuh jarak sekitar 600 mil ke ibu kota propinsi, hanya untuk memperpanjang perizinan kapal," ujarnya. beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan peraturan tersebut memberatkan bagi pemilik kapal karena harus mengeluarkan biaya akomodasi yang tidak sedikit, dan mengorbankan cukup banyak waktu.
Hal tersebut, lanjutnya, dapat memicu pemilik enggan untuk memperpanjang izin, dan akhirnya akan cukup banyak kapal yang berlayar tanpa kondisi yang terkontrol.

Ketua DPC Gapasdap Pontianak Ismail mengusulkan sebaiknya pemerintah membagi pengurusan perizinan berdasarkan bobot kapal.
"Solusinya, selain pelayanan satu atap, sebaiknya kapal berbobot 7-150 GT diperbolehkan untuk memperpanjang izin di kabupaten, karena jenis itu paling banyak. Adapun yang berbobot 150-300 GT harus ke provinsi. Ini lebih adil, tidak seperti sekarang yang semuanya harus ke provinsi," tegasnya.

Sumber: Bisnis Indonesia, 23 Februari 2009