‘Kami tidak diuntungkan jadwal baru’
29.01.2009

 JAKARTA - (Bisnis Indonesia), Penyusunan jadwal baru angkutan penyeberangan di lintas Padangbai – Lembar oleh PT. Indonesia Ferry karena dianggap melanggar Keputusan Menteri Perhubungan No.11/2002 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah di Pelabuhan Penyeberangan yang Diusahakan. Untuk mengetahui lebih jauh seputar polemik tersebut, Bisnis mewawancarai Direktur Utama PT. Indonesia Ferry  Bambang Soerjanto. Berikut petikannya:

Apa alasan Indonesia Ferry mengubah jadwal kapal?

Pengubahan jadwal kapal itu berangkat dari tidak berfungsinya peran Indonesia Ferry pada masa lalu, terutama di lintas Padangbai-Lembar hingga menimbulkan praktik monopoli oleh usaha penyeberangan tertentu yang memiliki kapal banyak.

Sesuai dengan amanat dalam Kepmenhub No.11/2002, maka kami berkewajiban mengatur regulasi di dermaga, termasuk jadwal kapal, agar semua perusahaan penyeberangan bisa menjalankan usahanya secara sejajar sehingga muatan yang ada bisa terbagi ke semua perusahaan, dan tidak dimonopoli oleh satu pihak saja. Selama ini jadwal keberangkatan kapal dilakukan tidak berurutan karena kapal yang tidak sesuai akan langsung digantikan oleh kapal dari perusahaan yang sama, bukan antrean di urutan berikutnya. Ini tidak sehat.

Memang dalam jangka waktu pendek tentu saja ada yang dirugikan, tetapi dalam jangka waktu menengah dan panjang semua perusahaan penyeberangan akan sama-sama menikmati kenaikan pendapatan.
 
Mengapa PT. Indonesia Ferry selaku operator juga berperan sebagai regulator?

Sebenarnya tidak ada masalah, apalagi menimbulkan conflict of interest. Intinya kami hanya mengacu pada regulasi yang berlaku yaitu Kepmenhub No.11/2002 yang memberikan Indonesia Ferry kewenangan mengatur regulasi di dermaga. Kita tahu dermaga merupakan infrastruktur yang strategis yang tidak bisa diserahkan kepada swasta sehingga Dephub menunjuk kami untuk menjadi regulator di lapangan

Dalam mengatur jadwal kapal tersebut kami sama sekali tidak membeda-bedakan antara kapal milik Indonesia Ferry dan swasta, semuanya diperlakukan sama dalam tataran equal level playing of field . Jadi tidak benar kalau pemberlakuan jadwal baru tersebut menguntungkan kami sebagai operator kapal feri.
 
Apakah jadwal kapal baru tersebut menguntungkan Indonesia Ferry?

Samasekali tidak, karena hal itu merupakan bagian dari langkah kami memperbaiki industri penyeberangan dari internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Kami juga menindak kapal feri dari PT. Indonesia Ferry yang melanggar waktu sandar yang kapalnya tidak sesuai untuk digantikan pada urutan berikutnya.

Sama ketika kami menerapkan tiket elktronik dan pembersihan petruk (pengatur truk) dari Pelabuhan Merak, maka pendapatan semua perusahaan penyeberangan meningkat tajam.
 
Swasta menuduh Indonesia Ferry melanggar Kepmenhub No.11/2002. Ada tanggapan?

Saya juga bingung, dimana letak melanggarnya? Kami sudah melakukannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kami ingin semua perusahaan memiliki kesempatan yang sama di lintas Padangbai-Lembar. Bukan hanya Indonesia Ferry yang diuntungkan, tetapi juga empat atau lima perusahaan lainnya.
 
Mengapa hanya di Padangbai-Lembar?

Tidak, kami akan melakukan perbaikan regulasi penyeberangan, bukan sekedar jadwal kapal, diseluruh lintas penyeberangan, termasuk lintas Batam-Singapuran yang banyak didominasi kapal dari negara tetangga itu.

Kami akan berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada angkutan feri dalam negeri, dengan cara meningkatkan pelayanan, menghapus pungli dan premanisme, menambah trafik, memperbaiki kapal yang rusak, dan menambah fasilitas tambahan diatas feri.

Untuk tahap awal kami memang melakukan perbaikan di lintas Merak-Bakauheni dan Padangbai-Lembar, karena selain merupakan lintasan terpadat juga yang paling banyak penyimpangannya.
 
Pada masa lalu tidak ada yang meributkan Kepmenhub No.11/2002. Bagaimana menurut Anda?

Saya baru bergabung di Indonesia Ferry sekitar 10 bulan. Tidak banyak yang saya ketahui, tetapi yang saya lihat selama ini adalah adanya kerja sama illegal antara Kepala Cabang PT. Indonesia Ferry dan perusahaan swasta sehingga kebijakan dari kami selalu diterima semua pihak. Kepmenhub tersebut saat ini diributkan tentu saja setelah ada pihak yang merasa dirugikan.

Kami menilai keberatan itu wajar saja, tetapi demi kepentingan industri yang lebih besar, dan amanat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, maka kami tetap jalan terus dengan pengaturan jadwal baru itu.
 
Apa mungkin operator kapal feri dan dermaga dipisahkan dalam bentuk anak usaha?

Tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi. Masih kami kaji, termasuk rencana initial public offering (IPO) untuk meningkatkan transparansi di berbagai bidang. Namun, tentu saja tidak bisa dilakukan tahun ini, karena kondisi ekonomi global yang sedang tidak kondusif. Yang lebih utama sebenarnya bukan masalah pemisahan perusahaan menjadi anak usaha, melainkan budaya dan kebiasaan dulu yang harus dibereskan.

Dari internal kami sudah merombak semua jajaran manajemen yang masih menerapkan budaya masa lalu, sistem penarifan, ticketing, dan membersihkan pungutan liar sehingga pelayanan kepada penumpang bisa lebih baik lagi.
 

(Arif Pitoyo)